BATAM _ PT Jasa Raharja mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem transportasi darat yang selamat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVII Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, 6–8 Oktober 2026.
Awaluddin mengatakan, pelaku usaha angkutan memiliki posisi penting dalam membangun budaya keselamatan transportasi. Menurutnya, pengelolaan armada, kondisi kendaraan, kompetensi pengemudi, waktu kerja dan istirahat, hingga kepatuhan terhadap ketentuan operasional memiliki pengaruh langsung terhadap keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.
“Keselamatan tentunya bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan tanggung jawab bersama,” ujar Awaluddin.
Ia menjelaskan, Jasa Raharja terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, pemerintah daerah, ORGANDA, operator transportasi, fasilitas kesehatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui edukasi keselamatan, pemetaan risiko, forum lalu lintas dan angkutan jalan, hingga peningkatan kecepatan pelayanan kepada korban kecelakaan.
Upaya itu, kata Awaluddin, sejalan dengan transformasi layanan Jasa Raharja dalam ekosistem Danantara dengan menempatkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai bagian penting dalam peningkatan kinerja perusahaan.
“Jasa Raharja tidak hanya hadir setelah risiko terjadi. Kami ingin mengambil peran sebelum, saat, dan setelah kecelakaan melalui upaya pencegahan, pelayanan yang cepat dan tepat, serta pendampingan kepada korban dan keluarga,” katanya.
Menurutnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Munas XVII ORGANDA tahun ini mengangkat tema “ORGANDA Menjawab Disrupsi: Kepastian Regulasi, Kesetaraan Usaha, dan Keselamatan Transportasi untuk Angkutan Penumpang dan Logistik Berkelanjutan.”
Pembukaan Munas turut dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan, Ketua Umum DPP ORGANDA Adrianto Djokosoetono, Sekretaris Jenderal DPP ORGANDA Kurnia Lesani Adnan, Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi, serta Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris.
Hadir pula Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Yusuf Nugroho, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Direktur Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau Gathut Bowo Supriono, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Leo Putra, serta Dewan Pertimbangan DPP ORGANDA Iskar Ismail.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menyampaikan bahwa hubungan pemerintah dengan ORGANDA memiliki sejarah panjang. ORGANDA telah berdiri sejak 1963 melalui keputusan Menteri Perhubungan Darat dan sejak awal menjadi wadah bagi para pengusaha angkutan darat.
“ORGANDA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Kementerian Perhubungan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membina dan bersama-sama membesarkan ORGANDA sebagai organisasi yang berintegritas serta menjadi jembatan antara pemerintah dan para pengusaha angkutan darat,” kata Aan.
Ia menilai ORGANDA memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi pelaku usaha sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam membahas dan menyempurnakan berbagai kebijakan transportasi.
Aan juga menegaskan bahwa pembangunan transportasi darat tidak hanya menyangkut konektivitas dan aksesibilitas, tetapi juga harus menempatkan keselamatan sebagai dasar dalam penyelenggaraan angkutan penumpang maupun logistik.
Berdasarkan data kepolisian yang disampaikan Aan, sebanyak 24.296 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang 2025.
Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa keselamatan jalan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Transportasi harus mampu membangun konektivitas antardaerah dan antarmoda sehingga memberikan akses yang lebih baik bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Namun, konektivitas tersebut harus dibangun dengan mengutamakan keselamatan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ORGANDA Adrianto Djokosoetono mengatakan, ORGANDA hadir sebagai wadah perwakilan pengusaha angkutan penumpang dan barang.
Menurutnya, ORGANDA memiliki tanggung jawab dalam memperjuangkan kepastian berusaha, kesetaraan perlakuan, serta kebijakan yang dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Adrianto menegaskan, peran ORGANDA tidak hanya sebatas menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat. Struktur organisasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga harus mampu membangun hubungan yang harmonis dan konstruktif dengan pemerintah daerah.
“ORGANDA harus menjadi mitra pemerintah di setiap tingkatan. Kita tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga harus aktif berdiskusi, berkolaborasi, dan ikut menghasilkan solusi yang dapat diterapkan,” kata Adrianto.
Ia berharap Munas XVII ORGANDA dapat menghasilkan kepengurusan dan rekomendasi yang mampu menjawab berbagai perubahan di sektor transportasi secara konkret.
ORGANDA juga diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang melindungi kepentingan pelaku usaha, tanpa mengurangi standar keselamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Posting Komentar