PALU – Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah dalam waktu dekat. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kejelasan status mereka setelah dirumahkan sejak awal tahun 2026.
Rencana aksi itu muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang sebelumnya menyatakan tidak akan merumahkan tenaga honorer yang belum terangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun kenyataannya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulteng justru telah merumahkan para tenaga honorer tersebut.
“Katanya kami tidak akan dirumahkan, tetapi buktinya sekarang kami sudah dirumahkan sejak awal tahun 2026,” ujar seorang tenaga honorer Pemprov Sulteng berinisial F, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, hingga saat ini para honorer belum memperoleh kejelasan mengenai status mereka. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan, terutama bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di berbagai instansi pemerintah daerah.
Para honorer juga menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk program pendidikan Berani Cerdas, namun dinilai tidak diiringi dengan perhatian terhadap nasib tenaga honorer yang dirumahkan.
“Tidak ada kejelasan terkait status kami sekarang, sementara program Berani Cerdas anggarannya besar. Bahkan orang yang mampu pun bisa mendapatkannya. Gubernur punya program berani, tapi tidak berani memberikan kejelasan status kami,” katanya.
Para honorer menilai kebijakan merumahkan mereka justru berpotensi menambah angka pengangguran di daerah. Padahal, selama ini mereka telah berkontribusi dalam menjalankan roda pemerintahan di berbagai OPD di lingkup Pemprov Sulteng.
“Provinsi yang disebut kaya masa tidak bisa menggaji kami. Katanya ingin menyejahterakan rakyat dan mengurangi pengangguran, tetapi kenyataannya kami dirumahkan,” tuturnya.
Informasi yang beredar di grup Jurnalis HAM juga menyebutkan bahwa para tenaga honorer tengah mengonsolidasikan massa untuk menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah dalam waktu dekat sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan status mereka.
Para honorer berharap pemerintah provinsi segera memberikan kepastian terkait status dan masa depan mereka. Jika tidak ada kejelasan, mereka berkomitmen tetap melanjutkan aksi demonstrasi sebagai bentuk perjuangan menuntut hak dan kepastian kerja.
Posting Komentar