Palu – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu, Imran, SE., M.Si mengungkapkan hingga saat ini belum ada perusahaan tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C di Kota Palu yang mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Hal itu diketahui setelah Bapenda Kota Palu melakukan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (17/5/2026).
“Hasil koordinasi dengan Pak Kadis ESDM Sulteng tadi siang, belum ada satupun perusahaan tambang galian C di Kota Palu yang memperoleh RKAB. Semuanya masih dalam proses, kemungkinan masih ada kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah,” ujar Imran kepada media.
Menurut Imran, koordinasi tersebut dilakukan berdasarkan arahan dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah.
Ia menjelaskan, sebelumnya pihak Bapenda sempat berkonsultasi ke BPKP sebelum melakukan penarikan pajak maupun retribusi pengukuran MBLB, meskipun telah ada permintaan dari sejumlah pengusaha tambang.
“Dari hasil konsultasi itu, kami direkomendasikan untuk berkoordinasi dengan Dinas ESDM guna meminta data perusahaan tambang mana saja yang sudah memiliki RKAB, belum, ataupun masih dalam proses. Ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam penarikan pajak atau retribusi pengukuran MBLB,” jelas mantan Asisten III Setda Kota Palu tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Sulteng, Sultanisah, membenarkan adanya koordinasi yang dilakukan Bapenda Kota Palu.
“Tadi memang Pak Imran bersama beberapa staf datang berkoordinasi dengan kami dan bertemu langsung dengan Kadis ESDM Pak Arfan untuk meminta data perusahaan pertambangan yang sudah, belum, maupun masih dalam proses RKAB,” ujar Sultanisah.
Saat ditanya terkait perusahaan yang telah memperoleh RKAB, Sultanisah menyebut baru terdapat tujuh perusahaan tambang galian C yang telah terbit RKAB-nya di Sulawesi Tengah.
“Sudah ada tujuh perusahaan tambang galian C yang keluar RKAB-nya, sebagian berada di Kabupaten Donggala dan sebagian lainnya di Kabupaten Morowali,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perusahaan lainnya saat ini masih dalam tahap proses melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen yang dibutuhkan.
إرسال تعليق